HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Nasional

Kesehatan

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

NASIONAL

4/INFO%20NASIONAL/small-col-right

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Pendidikan

Olahraga

Kriminal

Header Ads

Comments

Comments

DAERAH

3/INFO%20DAERAH/big-col-right

Pages

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

Sikap Tegas Presiden Akan Mencopot Menteri-nya Jika Tidak Serius Bekerja

By On Oktober 21, 2019

Jakarta, Cendananet News-Kordinator Wilayah (Korwil) Sumatera DPP Sedulur Jokowi, Jansen Leo Siagian mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan mencopot Menteri-nya jika tidak serius bekerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan selama periode 2019 - 2024.

Menurut Leo, langkah Presiden Jokowi itu sudah tepat. Karena, lanjut dia, untuk membangun bangsa dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera membutuhkan keseriusan bekerja keras dan kemauan atau dedikasi yang tinggi dari para pejabat negaranya. Leo yang juga mantan aktivis Eksponen Angkatan '66 itu berharap para menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi senantiasa bekerja dengan tulus dan ikhlas demi Indonesia maju.

"Semoga bisa jadi Pembantu (Menteri di kabinet) yang baik dan benar, pekerja keras tanpa pamrih, tidak perlu lagi harus mencari proyek dan mengejar rente yang bisa memperkaya anak, isteri dan keluarganya," ujar Leo.

Pada Senin 21 Oktober 2019, Presiden Jokowi sudah mulai memperkenalkan para calon Pembantu-nya yang akan ditempatkan sebagai Menteri atau Wakil Menteri maupun Pejabat Negara setingkat Menteri di Kabinet Kerja jilid II nanti.

Sebelumnya, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di gedung MPR.RI pada Minggu (20/10), Jokowi telah menyatakan akan segera bekerja keras dan Gaspol untuk mensejahterakan rakyat. Jokowi juga menyatakan tidak akan segan-segan untuk mencopot Menteri-nya yang tidak serius dan fokus dalam bekerja.

"Saya minta kepada para Menteri agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan, terutama untuk kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh rakyat banyak," kata Jokowi.

"Bagi mereka (Menteri) yang tidak serius, tidak akan saya beri ampun. Saya pastikan, akan saya copot," tegas Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan.(cnn/r.jls)

Jelang Pelantikan Jokowi, Polisi Periksa Mobil dari Merak ke Jakarta

By On Oktober 20, 2019

Cendananet News- Pelabuhan Merak dan Gerbang Tol (GT) Merak menuju Jakarta dijaga oleh pihak kepolisian dari Polres Cilegon. Kendaraan umum penumpang, travel dan kendaraan kargo diperiksa.
"Antisipasi saja yang masuk melalui gerbang (Pelabuhan dan Gerbang Tol) Merak. Kaitannya dengan tujuannya dan barang bawaannya," kata Wakapolres Cilegon Komisaris Polisi Andra Wardhana, melalui pesan singkatnya, Sabtu, 19 Oktober 2019.
Sedangkan umat Hindu Banten dari Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang, memanjatkan doa keselamatan bangsa dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), Minggu 20 Oktober 2019. Mereka berdoa di Pura Eka Wira Anantha, Group 1 Kopassus, Kota Serang, Banten.
"Kita inisiatif umat Hindu, TNI, Polri yang beragama Hindu memohon kepada Tuhan supaya besok pelantikan berjalan lancar dan aman di seluruh nusantara," kata tokoh Umat Agama Hindu Banten, I Nyoman Labha Suradnya, ditemui di Pura Eka Wira Anantha, Kota Serang, Banten, Sabtu, 19 Oktober 2019
Pihaknya pun telah memberikan imbauan kepada seluruh umat Hindu yang ada di Banten, agar berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, baik di rumah maupun di Pura.
Sebagai umat beragama, penganut agama Hindu harus ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, hingga tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax.
"Supaya pemerintahan yang baru nanti bekerja dengan tenang. Imbauan kepada seluruh umat Hindu, kita bagian dari masyarakat Banten mendukung program yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya apa yang dicita-citakan bisa tercapai," ujarnya.(cnn/vvc)

Presiden Tiongkok Utus Wakilnya Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

By On Oktober 19, 2019

Cendananet News-Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping bakal menugaskan wakilnya, Wang Qishan untuk menghadiri pelantikan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang di Jakarta. Prosesi pelantikan bakal dihadiri sejumlah tamu negara sahabat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang dalam keterangannya mengatakan, kehadiran Wakil Presiden Wang Qishan ke Indonesia dalam rangka memenuhi undangan pemerintah. 
"Wang Qishan akan menjadi utusan khusus Presiden Xi untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 20 Oktober," dikutip dari Antara, Selasa, (15/10).
Setelah dari Jakarta, Wapres Wang akan terbang ke Tokyo untuk menghadiri penobatan Kaisar Jepang Naruhito pada Selasa (22/10).
Mantan Wali Kota Beijing itu menyatakan memiliki kesan tersendiri dengan Indonesia karena sudah pernah mengunjungi Jakarta.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi Forum Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) di Beijing pada April lalu, Wang juga menerima kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tiga bulan setelahnya, ia juga diketahui menerima kunjungan Presiden Indonesia kelima Megawati Sukarnoputri di Beijing.

Saat bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Wapres Wang menyampaikan kekagumannya kepada mendiang Soekarno atas inisiatifnya menggelar Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.
Selain Tiongkok, seterunya dalam perang dagangnya juga bakal bertandang ke Jakarta.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya mengkonfirmasi akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Berdasarkan keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Indonesia, Sabtu (12/10), delegasi dari Negeri Adidaya tersebut akan dipimpin oleh Menteri Transportasi AS, Elaine L. Chao yang akan didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan.

Jadwal Pelantikan

Setelah mengaalami beberapa kali perubaha, jadwal pelantikan presiden Jokowi pada 20 Oktober  akhirnya ditetapkan.
Semula pelantikan dijadwalkan berlangsung Minggu (20/10) pukul 10.00, namun diundur menjadi pukul 16.00 karena bertabrakan dengan car free day dan jadwal ibadah umat Nasrani.
Namun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memajukan jadwal tersebut ke pukul 14.00 pada hari yang sama. Ketua MPR Bambang Soesatyo beralasan pukul 14.00 dianggap waktu yang ideal dengan jadwal masyarakat karena pukul 16.00 dikhawatirkan terlalu dekat dengan jadwal salat Maghrib.
“Karena car free day berakhir sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Yang muslim juga sempat salat Ashar begitu pelantikan selesai," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).
Usulan terbaru ini telah disampaikan kepada Setjen MPR, protokoler Istana, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Selain itu, MPR juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mudah-mudahan acara pelantikan berjalan lancar, sehingga menjadi gambaran situasi politik yang baik bagi dunia internasional," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.(cnn/kd)

Ditunjuk Prabowo Jadi Calon Menteri Jokowi, Ini Profil & Riwayat Karier Edhy Prabowo

By On Oktober 18, 2019

Cendananet News-Jelang pelantikan presiden dan pengumuman menteri oleh Jokowi, nama Edhy prabowo ramai disebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan menjadi calon menteri Jokowi dari partai berlambang burung Garuda.
Edhy Prabowo sendiri mengakui telah ditunjuk Ketua Umum prabowo subianto sebagai kandidat calon menteri Presiden Jokowi di periode kedua. Meski begitu, Edhy tak ingin berbesar kepala sampai ada keputusan resmi.
Edhy Prabowo merupakan pria kelahiran Tanjung Enim, Sumatera Selatan, 26 Desember 1972. Saat mengenyam pendidikan di tingkat universitas, Edhy memilih Universitas Moestopo dengan mengambil fakultas Manajemen tahun 1997.
Setelah itu, Edhy melanjutkan pendidikannya di Swiss German University mengambil bisnis tahun 2004. Ilmu bisnis ini menjadi bekal untuk karier Edhy ke depan.
Siapa sangka, Edhy Prabowo sempat diterima masuk AKABRI di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1991. Edhy juga mantan atlet silat nasional. Edhy pernah berjaya di event Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan beberapa kejuaraan lainnya tingkat mancanegara.

Pebisnis

Tak hanya menguasai bidang politik, Edhy Prabowo juga mahir dalam bidang bisnis. Terlebih lagi Edhy mempunyai latarbelakang pendidikan bisnis.
Pada tahun 2007, dia mendirikan perusahaan jasa keamanan, PT Garuda Security Nusantara. Berbekal pengalaman itu, Edhy dipercaya menjadi Presiden Direktur dan menjadi Komisaris di PT Kiani Lestari Jakarta. Perusahaan kertas itu milik Prabowo Subianto.
Tak hanya itu beberapa perusahaan pun telah dipimpinnya. Seperti PT Alas Helau, sebagai Direktur tahun 2004-2015, PT Tusam Hutani Lestari, sebagai Direktur Utama tahun 2004-2015. Di PT Swadesi Dharma Nusantara, sebagai komisaris tahun 2000-2004, PT Nusantara Energi, sebagai Asisten Direktur Utama tahun 1998-2004.

Aktif Berorganisasi

Edhy Prabowo mulai dekat dengan Prabowo Subianto saat Ketua Umum Partai Gerindra itu masih berpangkat Letkol dan menjadi pejabat Dangrup II TNI AD. Kemudian Edhy memulai karier politiknya di 2005 dengan aktif berorganisasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI.
Selain HKTI, Edhy juga aktif di Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia dan Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI), dan beberapa organisasi lain.

Terjun ke Politik

Kedekatannya dengan Prabowo Subianto membawa Edhy Prabowo masuk dalam Partai Gerindra. Edhy Prabowo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra (2012-sekarang).
Pada 2009-2014, Edhy terpilih menjadi anggota DPR. Dia bertugas di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN. Kemudian dia terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerindra untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75,186 suara.
Di 2014-2019, Edhy bertugas menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.(cnn/mdk/dn)

OTT Wali Kota Medan, KPK Amankan 7 Orang

By On Oktober 15, 2019

Jakarta, Cendananet News-KPK mengamankan wali kota medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT). Total ada tujuh orang yang diamankan.

"Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta. Enam orang lain masih diperiksa di Polrestabes Medan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Dia belum menyebut identitas pihak-pihak itu. Febri juga belum menjelaskan kasus yang membuat Eldin 
terjaring OTT.

Eldin dan enam orang lain masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum mereka.(cnn/haf/dtn)

Prabowo-Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh, Singgung Pemilu Serentak

By On Oktober 14, 2019

Jakarta,Cendananet News- Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra prabowo subianto dan Ketua Umum NasDem surya paloh menghasilkan sejumlah poin. Salah satunya yakni Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelolah negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate di kediaman Surya Paloh, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

Surya Paloh menjelaskan usulan Undang-undang Dasar 1945 bersifat menyuluruh artinya poin pembahasan tidak hanya terbatas pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) saja. Dia lalu menyinggung soal pemilu serentak.

"Banyak poin masalahnya tidak hanya terbatas membuat sebuah GBHN saja, banyak hal masalahnya. 

Misalnya katakan pemilu serempak, rumusan masalah konstitusi berdasarkan tafsiran dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus lanjut 5 tahun ke depan pemilu serentak, atau kembali berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya," ujar Surya Paloh.

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Dari pertemuan itu, menghasilkan 3 poin, yakni:

1) bahwa pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.

2) Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasarkan paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsesus undang-undang dasar kebangsaan

3) Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen undang-undang dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelolah negara seubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik.(cnn/dtn)

16 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Istri TNI

By On Oktober 14, 2019

Cendananet News- Tak hanya menjadi anggota TNI saja yang punya konsekuensi jika salah berperilaku. Menjadi istri seorang prajurit TNI, rupanya juga harus menanggung tanggung jawab yang tak mudah.
Setelah menikah nanti, istri para prajurit TNI akan tergabung dalam organisasi bernama Persit (persatuan istri tentara) Kartika Chandra Kirana untuk TNI AD, Pia Ardhya Garini untuk TNI AU, dan Jalasenastri untuk TNI AL. Salah satu tugas mereka adalah mendampingi kinerja sang suami.
Tak hanya itu, menjadi bagian dari keluarga TNI juga berarti harus itu mengamalkan sapta marga TNI. Salah satunya adalah membela ideologi bangsa.
Nah, sebelum menjadi seorang istri TNI, rupanya ada serangkaian tes yang harus dijalani. Tak hanya itu, calon istri anggota TNI juga harus memenuhi 16 syarat yang sudah ditetapkan.
Apa saja syarat-syarat tersebut?
  1. Surat permohonan izin menikah. Surat ini harus diurus oleh calon suami sebagai anggota TNI yang ditandatangani oleh komandan kompi. Surat ini harus diperbanyak sebanyak sepuluh lembar.
  2. Surat kesanggupan calon istri. Surat ini harus ditandatangani oleh calon istri serta diberi materai 6.000 dan diketahui oleh aparat desa setempat.
  3. Surat persetujuan orang tua atau wali calon istri yang ditandatangani oleh orang tua. Surat ini juga harus diketahui oleh aparat desa domisili orang tua atau wali calon istri.
  4. Surat keterangan belum menikah. Surat ini diketahui oleh aparat desa setempat atau KUA setempat.
  5. Surat keterangan menetap orang tua dan orang tua calon istri. Surat ini diketahui oleh aparat desa dari domisili orang tua atau wali.
  6. Surat bentuk sampul D. Surat ini bisa didapatkan dari kodim atau koramil di domisili calon istri dan orang tua. Surat ini ditujukan untuk Komandan Kodim, Pasi Intel, Pasi Ter, dan Danramil. Surat ini diperlukan untuk mencari tahu apakah calon istri atau calon mertua pernah mengikuti gerakan atau organisasi yag melanggar NKRI.
  7. Dokumen N1 untuk menyatakan surat akan menikah yang ditandatangani orangtua dan istri serta diketahui oleh aparat desa.
  8. Dokumen N2 untuk menyatakan asal–usul calon istri dan orangtua yang diketahui aparat desa setempat.
  9. Dokumen N4 untuk menyatakan keterangan tentang orangtua calon istri yang diketahui oleh aparat desa setempat.
  10. Surat Pernyataan dari calon istri dan calon suami yang diketahui oleh aparat desa setempat.
  11. SKCK calon istri dan kedua orang tua.
  12. Ijazah pendidikan terakhir calon istri.
  13. Akta kelahiran calon suami dan calon istri.
  14. Fotokopi KTP calon istri dan kedua orang tua calon istri.
  15. Pas foto gandeng 6×9 menggunakan pakaian PDH dan Persit tanpa lencana berlatar biru sebanyak 12 lembar.
  16. Pas foto calon istri 4×6 menggunakan pakaian Persit sebanyak lima lembar.
Setelah seluruh dokumen lengkap, calon istri anggota TNI harus menghadap ke kesatuan bersama calon suaminya. Di sana, dia harus mengikuti serangkaian tes tertentu seperti:
Pemeriksaan Penelitian Khusus
Calon istri akan diuji soal pengetahuan umum dan kewarganegaraan serta pandangan tentang organisasi ilegal di NKRI.
Pemeriksaan Kesehatan
Tes kesehatan ini biasanya dilakukan di RS TNI. Kedua calon mempelai harus melakukan medical check up lengkap.
Pembinaan Mental
Kedua calon mempelai akan menghadap ke Disbintal TNI untuk mendapatkan pembinaan sebelum menikah. Mereka akan diberikan sejumlah pertanyaan soal kepribadian masing-masing hingga diuji pengetahuan agamanya.
Setelah itu, kedua mempelai juga akan mendapatkan nasihat dari petugas terkait bagaimana menjalani bahtera rumah tangga.
Menghadap ke Pejabat Kesatuan
Setelah semua tes dijalani, keduanya harus melaporkan hal tersebut ke pejabat kesatuan tempat calon suami bekerja.
Menikah Secara Catatan Sipil
Begitu syarat kedinasan sudah dijalani dan dilaporkan, keduanya bisa menikah secara catatan sipil.(cnn/te/kc)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *