HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Nasional

Kesehatan

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

NASIONAL

4/INFO%20NASIONAL/small-col-right

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Pendidikan

Olahraga

Kriminal

Header Ads

Comments

Comments

DAERAH

3/INFO%20DAERAH/big-col-right

Pages

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

SOSIALISASI HUKUM DIVISI HUKUM MABES POLRI DI POLDA SUMUT

cendananetnews.co.id, Medan- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 08.30 Wib bertempat di Aula Catur Prasetya Lantai IV Mapolda Sumut dilaksanakan Sosialisasi Hukum Divisi Mabes Polri di Polda Sumut, hadir dalam acara tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto, SH, Karo Sunluhkum Divkum Mabes Polri beserta Tim, Irwasda Polda Sumut, para Pejabat Utama, Ketua KPUD Prov. Sumut, Ketua Bawaslu Prov. Sumut, unsur Prov. Sumut, Para Kapolres/Tabes jajaran Polda Sumut, Para Ketua KPU dan Panwaslu Kota/Kabupaten, Para Kabag Ops, Kasat Intel, Kasat Reskrim dan Kapolsek Sejajaran Polda Sumut.

Kapolda Sumut dalam amanatnya mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunianya hari ini kita dapat mengikuti sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Divkum Mabes Polri dengan materi UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Perkap Nomor 18 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai dan Perkap Nomor 19 tahun 2017 tentang pelaksanaan promosi jabatan terbuka dilingkungan Polri. Saya juga mengucapkan kepada Brigjen Pol Dr. Agung Makbul,drs,MH, Karo Sunluhkum Divkum Mabes Polri beserta Tim di Polda Sumut dalam rangka Sosialisasi Divkum Mabes Polri semoga kehadiran Jenderal dapat meningkatkan pemahaman kami tentang UU dan Peraturan dimaksud, peserta sosialisasi yang saya hormati Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan “ UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU”. Yang mengatur beberapa hal antara lain tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan secara bersama-sama untuk keberhasilan pelaksanaan pilkada yang baik, aman, damai dan lancar maka diperlukan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat untuk membantu anggota Polri khususnya Polda Sumut dalam melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilkada Serentak tahun 2018 Prov. Sumut akan melaksanakan Pilkada dibeberapa tempat antara lain Pilkada Gubernur provinsi Sumatera Utara, Pilkada Kabupaten / Kota diwilayah Prov. Sumut yaitu di kabupaten Langkat, Dairi, Deli Serdang, Taput,Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara serta Kota Padang Sidempuan.

Perlu diketahui provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu barometer keamanan Indonesia karena besar dan luasnya wilayah, keberagaman suku bangsa, serta pelaksanaan pilkada serentak Gubernur berikut banyaknya pilkada Kabupaten / Kota yang dilaksanakan dan saya berharap pada seluruh unsur penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu dan Panwaslu serta seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi dalam menjaga keamanan dan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Selain sosialisasi UU RI nomor 10 tahun 2016 hari ini juga di sosialisasikan peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai dilingkungan Polri dan Perkap nomor 19 tahun 2017 tentang pelaksanaan promosi jabatan terbuka dilingkungan Kepolisian. Kedua peraturan ini erat kaitannya dengan hak-hak anggota Polri yang sepatutnya diketahui dan dipahami oleh seluruh personel Polda Sumut.Kepada anggota Polri Polda Sumut pelaksanaan pilkada tahun 2018 ini, Polri sebagai aparat keamanan pemerintah harus menjaga netralitas, bebas dari campur tangan dari pihak manapun dengan mempedomani beberapa poin antara lain :
1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala / wakil kepala daerah / caleg.
2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan pemilu / pemilukada.
3. Dilarang menggunakan/ memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg dan paslon.
4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/nara sumber pada kegiatan deklarasi, rapat kampanye, pertemuan partai politik kecuali didalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah / caleg.
7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses.
8. Dilarang Menjadi pengurus / anggota tim sukses paslon/caleg didalam pemilu/pemilukada.
9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan /atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg didalam kegiatan pemilu/pemilukada.
10. Dilarang memberikan fasilits-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg paslon pilkada, tim sukses dan paslon pres/wapres pada masa kampanye.
11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.
12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara pemilu / pemilukada.
13. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota komisi pemilihan umum (KPU) dan panitia pengawasan pemilu (panwaslu) serta turut campur tangan didalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu.(fauzie)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *