HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Nasional

Kesehatan

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

NASIONAL

4/INFO%20NASIONAL/small-col-right

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Pendidikan

Olahraga

Kriminal

Header Ads

Comments

Comments

DAERAH

3/INFO%20DAERAH/big-col-right

Pages

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

Data Ranmor Di Ditlantas Poldasu Tak Update

Medan, cendana net news.-DPRD Sumut melalui Komisi C sa­ngat miris melihat data jumlah ranmor (ken­daraan bermotor) yang teregistrasi di Ditlantas (Direktorat lalu lintas) Pol­dasu tidak update (memperbarui), karena sejak tiga tahun terakhir sampai sekarang tidak diketahui jumlah kendaraan yang masih aktif dan produktif membayar pajak tidak diketahui.
Hal ini dilontarkan anggota Komisi C Mus­lim Simbolon dalam rapat dengar pen­dapat dengan Ditlantas Poldasu, Dis­penda (Dinas pendapatan daerah) Provsu, di­pimpin ketua komisi Ebenezer dan di­ha­diri pimpinan dan sejumlah anggota ko­misi C, antara lain Indra Alamsyah, Muhri Fauzi Hafiz, Muchrid Nasution, Basir, S. Pangaribuan, di gedung DPRD Sumut, Selasa (10/1).
Muslim juga mengungkapkan ke­kecewaannya terhadap pemaparan Dit­lantas Poldasu, karena tidak men­da­pat­kan data kendaraan bermotor di Sumut yang terintegrasi.
Padahal data tersebut sangat penting untuk menentukan pajak se­bagai penda­patan yang menjadi nafas Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
“Data jumlah kendaraan bermotor di Su­mut sangat perlu, agar kami tidak se­lalu menyalahkan Dispenda. Dari data itu dapat ditentukan pajak berbanding lu­­rus atau tidak, atau ada kebocoran, bah­­kan bisa diketahui pajak kendaraan yang tidak tertagih,” ujarnya. 
Politisi PAN ini meminta Dispenda Prov­­su bekerja sama dengan Ditlantas Pol­­dasu melakukan sensus dan survey ter­hadap kendaraan yang aktif. Jika me­merlukan dana untuk melakukan survei dan sensus, kita bisa anggarkan agar ada pe­gangan dan baromoter Komisi C mengawasi Dispenda.
Hal senada juga diungkapkan Muchrid Nasution, karena roh pendapatan Sumut ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Ber­motor (BBN-KB), sementara data ken­daraan masih belum sinkron dengan data di Ditlantas Poldasu. “Kami me­nya­rankan agar ditahun 2017 pihak ter­kait perlu duduk bersama membuat data yang konkret, agar data Ditlantas dengan data Dispendasu tidak terjadi perbedaan jauh,” ujarnya.
Muhri Fauzi Hafiz dan Sutrisno Pa­ngaribuan juga prihatin atas kenaikan bia­ya pepanjangan dan pengesahan STNK dengan kondisi perekonomian ma­syarakat saat ini, tanpa sosialisasi ke­pada masyarakat
Menurut Sutrisno, Ditlantas Poldasu alpa mengantisipasi PP No 60 tahun 2016 ten­tang jenis tarif PNBP Polri, sehingga ter­jadi lonjakan pada samsat (sistem ad­ministrasi satu atap). “Harus­nya di­in­formasikan item yang dinaik­kan, karena trans­paransi akan meng­ha­dir­kan parti­pasi public dalam mem­ba­yar,” ujarnya.
Dirlantas Poldasu Raden Heru Pra­koso mengakui, pihaknya tidak bisa mem­berikan data yang valid 100 persen, ka­rena pihaknya tidak memiliki data ken­daraan yang masih operasional. Con­toh­nya kendaraan hilang tidak pernah di­la­porkan, sehingga data kendaraan lama dan baru tidak sinkron.
Dia menyebutkan, data kendaraan yang ada di Ditlantas Poldasu mencapai 5,835 juta lebih kendaraan roda dua dan em­pat, di antaranya mungkin ada yang tidak mau bayar pajak, tapi tidak bisa di­ambil tindakan, sebab tidak ada ke­tentuan berupa perda (peraturan daerah) yang mengaturnya. Untuk itu, kami akan duduk bersama dengan Dispendasu mengupdate data.
Terkait kenaikan tarif perpanjangan dan pengesahan STNK, disebutkannya, kenaikan berdasarkan PP 60/2016 untuk perpanjangan STNK roda dua dilaksana­kan setiap 5 tahun sekali pada biaya adm STNK kalau yang alam Rp50.000 menadi Rp100.000. biaya adm TNKB kalau lama Rp30 ribu naik adi Rp60 ribu. Untuk pengesahan STNK roda dua setiap tahun me­ngalami kenaikan pada biaya penge­sa­han Rp25 ribu.
Sedangkan perpanjangan STNK roda em­pat setiap lima tahun sekali kenaikan di­kenakan pada biaya adm STNK kalau lama Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu dan bia­ya adm TNKB kalau lama Rp50 ribu naik menjadi Rp100 ribu.
Untuk penge­sa­han STNK roda empat setiap tahun juga dikenakan pada pengesahan dari tidak ada menjadi Rp50 ribu.(maf/red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *