HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Nasional

Kesehatan

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

NASIONAL

4/INFO%20NASIONAL/small-col-right

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Pendidikan

Olahraga

Kriminal

Header Ads

Comments

Comments

DAERAH

3/INFO%20DAERAH/big-col-right

Pages

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

Marah soal Pemberitaan Cawagub, Mantan Relawan Minta Anies Gunakan Hak Jawab

Cendana net news.-Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melaporkan sebuah media online kepadaDewan Pers ditanggapi Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto. Pria yang akrab disapa SGY itu bersikap bijaksana.
Pernyataan itu menyikapi keputusan Anies yang akan melaporkan salah satu media kepada Dewan Pers.
Padahal, Anies katanya tidak perlu merepotkan diri karena dapat menggunakan hak jawab untuk mengkoreksi pemberitaan yang salah tentang dirinya.
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
"Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 1 butir 11, bahwa Gubernur Anies memiliki kesempatan untuk menyampaikan hak jawab. Seharusnya Pak Gubernur Anies dan timnya tidak terburu-buru ingin melaporkan media ke Dewan Pers," jelas SGY dalam siaran tertulis pada Kamis (3/1/2019).
"Sebaiknya Gubernur Anies dan timnya memahami UU No 40 Tahun 1999 ini, sehingga tidak cepat merespon untuk lapor ke Dewan Pers," tambahnya.
Mantan Relawan Anies Sandi ini menambahkan, bahwa dalam hal permintaan Anies tentang hak jawab atau hak koreksi tidak ditanggapi oleh media, maka penyelesaian kasus dapat diajukan kepada Dewan Pers.
“Media yang berbadan hukum pasti akan melakukan koreksi atau memuat hak jawabatas permintaan pihak-pihak yang dirugikan. Sebab UU Pers mewajibkan hal tersebut. Media dan wartawan itu dilindungi UU Pers, dan tidak berlaku UU ITE pada mereka “ ungkap SGY.
“Dewan Pers itu dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers, bukan untuk menghukum pers “ tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar Anies mempertimbangkan secara matang keputusan melaporkan sebuah media online kepada Dewan Pers.(sgy/wk/red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *