HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Nasional

Kesehatan

KRIMINAL

3/INFO%20KRIMINAL/post-grid

NASIONAL

4/INFO%20NASIONAL/small-col-right

POLITIK & HUKUM

1/INFO%20POLITIK%20%26%20HUKUM/big-col-left

Pendidikan

Olahraga

Kriminal

Header Ads

Comments

Comments

DAERAH

3/INFO%20DAERAH/big-col-right

Pages

EKONOMI

3/INFO%20EKONOMI/big-col-left

BERITA POPULER

Ancaman Hukuman Mati Bagi Korupsi Dana Covid-19


Cendananet News-Gubernur dan Bupati dan Kepala Desa/kampung yang korupsi dan manipulasi dana covid 19 yang telah dianggarkan Rp 677 Triliun, diancam hukuman mati.


Dasar Hukum:

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

2. UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

3. Surat Edaran (SE) KPK.. No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Pada penjelasan UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. 

Sebagai wujud nyata partisipasi PKN dan Masyarakat Dalam mendorong hukuman mati ini maka PKN membuat Posko Pengaduan dengan Nomor : 081296103888, yang merupakan pelaksanaan Visi Misi dan tupoksi sesuai doktrin PKN yaitu, " CARI , TEMUKAN dan LAPORKAN " sesuai amanah dan perintah Pasal 41 UU nomor 31 tahun 1999 dan PP 43 tahun 2018 . dan PP 68 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang memberikan amanat dan hak kepada masyarakat untuk awasi penyelengaraan negara. 


Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *